Kejadian karhutla di Kalteng diduga mulai merambah ke kawasan konsesi perkebunan dan kehutanan. Aparat penegak hukum pun didorong agar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kejadian karhutla tersebut. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Bayu Herinata mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis spasial yang pihaknya lakukan, ada indikasi atau dugaan terjadinya karhutla di dalam area konsesi khususnya perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Kalteng. "Di beberapa lokasi yang sedang kami monitor, yakni di Kapuas, Kecamatan Dadahup, itu ada indikasi karhutla yang dilakukan oleh konsesi, karena dia berada dalam izin perkebunan sawit, tapi ini perlu monitoring lapangan lagi untuk memperkuat," ungkap Bayu kepada Kalteng Pos, Minggu (3/9). Selain adanya indikasi karhutla di kawasan konsesi yang berada di Kapuas, tambah Bayu, juga ada di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di Kecamatan Kahayan Kuala, yang mana ada indikasi terjadinya karhutla di dalam area izin perusahaan sawit. "Di Kotim juga ada indikasi terjadi karhutla di area izin HTI," ucapnya. Menurut Bayu, adanya indikasi-indikasi tersebut seharusnya dapat dilakukan upaya monitoring yang lebih mendalam oleh aparat penegak hukum dan penegak hukum KLHK. "Aparat penegak hukum dapat melakukan monitoring di lapangan langsung sehingga dalam konteks pencegahan dan mitigasi karhutla bisa dilakukan lebih maksimal," ujarnya. Menurut Bayu, beberapa indikasi terjadinya karhutla di kawasan konsesi dari pemetaan yang pihaknya itu juga menyumbang angka luasan karhutla yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng melalui Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBPK Kalteng. "Indikasi terjadinya karhutla di kawasan konsesi di area perusahaan itu semakin banyak terlihat, area-area inilah yang berkontribusi terhadap luasan karhutla yang terjadi di Kalteng, tentu juga asapnya," tutur Bayu. Bayu berpendapat, upaya-upaya penegakan hukum menjadi penting dilakukan dalam konteks melakukan pencegahan terjadinya karhutla yang lebih luas. "Pemerintah melalui kepolisian ataupun penegakan hukum KLHK seharusnya semakin gencar melakukan monitoring lapangan, jangan menunggu laporan dari masyarakat ataupun organisasi CSO/NGO, tetapi mereka harus bergerak di lapangan untuk menegakkan hukum," jelasnya. Sebagai contoh, lanjut Bayu, di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sudah ada penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian LHK terhadap beberapa korporasi yang wilayah izinnya terjadi karhutla. "Langkah itu menurut kami penting untuk memberikan peringatan terhadap area-area atau korporasi lainnya untuk melakukan upaya pencegahan karhutla yang lebih maksimal di wilayah mereka," tandasnya. Meski demikian, pemerintah menyebut kebakaran di sekitar kawasan konsesi masih kecil dan berhasil dipadamkan oleh tim pemadam yang dibentuk oleh pihak perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib, saat dikonfirmasi Kalteng Pos, kemarin. "Sejauh ini kebun dan hutan sebagian kecil saja dan bisa segera diatasi oleh tim yang dibentuk oleh perusahaan sendiri," ujar Toyib, Selasa (5/9).